Sekilas Sejarah

Sekilas Sejarah JDIH Kota Cilegon

Kota Cilegon dalam pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa (tahun 1651 - 1672). Pada tahun 1651 Cilegon merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan Kerajaan Banten, pada masa itu Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kerajaan Banten dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen disertai perkembangan yang sangat pesat.

Sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya baik pelayanan jasa koleksi maupun distribusi, pertumbuhan masyakarat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi multiplayer effek terhadap hinterland-nya dalam mengoleksi hasil-hasil produksinya dan demikian pula sebaliknya, yaitu mendistribusikan hal-hal yang dibutuhkan daerah hinterland tersebut. Untuk melayani kebutuhan tersebut perlu aparat yang memadai setingkat dengan Daerah Tingkat II.

Dalam perkembangannya Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa-Pulau Sumatera dan perkembangan Industri Strategis Nasional di Wilayah Cilegon yang diikuti perkembangan pusat perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pemukiman. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di wilayah Cilegon.

Perkembangan dan kemajuan Kota Administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan, dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Cilegon dibentuk Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah disebutkan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah otonom mengikuti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan politik. Serta persyaratan tambahan lainnya. Dengan ditetapkan dan disahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, tanggal 27 April 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka terwujudlah semua keinginan warga masyarakat Kota Cilegon menjadikan Kota Administratif Cilegon (Sebutan Kotamadya diganti dengan Kota sejak tahun 2001).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hadir seiring dengan perkembangan layanan Pemerintah Kota Cilegon, dimulai pada tahun 2002 melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (Sjdi) Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Keberadaan regulasi ini menjadi titik tolak pemberian pelayanan dokumentasi dan informasi hukum didukung koleksi yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya JDIH kepada Masyarakat sampai dengan saat ini.