Sekilas Sejarah
Sekilas Sejarah JDIH Kota Cilegon
Kota Cilegon dalam pembentukannya
mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa (tahun
1651 - 1672). Pada tahun 1651 Cilegon merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan
Kerajaan Banten, pada masa itu Cilegon berupa tanah rawa yang belum banyak
didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kerajaan Banten dilakukan pembukaan
daerah di Serang dan Cilegon yang dijadikan daerah persawahan dan jalur
perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak saat itu banyak pendatang
yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen
disertai perkembangan yang sangat pesat.
Sebagai pusat pelayanan bagi
wilayah Banten dan sekitarnya baik pelayanan jasa koleksi maupun distribusi,
pertumbuhan masyakarat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan
industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi
multiplayer effek terhadap hinterland-nya dalam mengoleksi hasil-hasil
produksinya dan demikian pula sebaliknya, yaitu mendistribusikan hal-hal yang
dibutuhkan daerah hinterland tersebut. Untuk melayani kebutuhan tersebut perlu
aparat yang memadai setingkat dengan Daerah Tingkat II.
Dalam perkembangannya Kota
Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik pembangunan
fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas
dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa-Pulau Sumatera dan
perkembangan Industri Strategis Nasional di Wilayah Cilegon yang diikuti
perkembangan pusat perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pemukiman. Oleh
karena itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di
wilayah Cilegon.
Perkembangan dan kemajuan Kota
Administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan
peningkatan pelayanan di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan,
tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan, dan potensi
wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, untuk lebih
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, serta
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota
Administratif Cilegon dibentuk Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon.
Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah disebutkan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah otonom mengikuti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan politik. Serta persyaratan tambahan lainnya. Dengan ditetapkan dan disahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, tanggal 27 April 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka terwujudlah semua keinginan warga masyarakat Kota Cilegon menjadikan Kota Administratif Cilegon (Sebutan Kotamadya diganti dengan Kota sejak tahun 2001).
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) hadir seiring dengan perkembangan layanan Pemerintah
Kota Cilegon, dimulai pada tahun 2002 melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor
37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
(Sjdi) Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Keberadaan regulasi ini
menjadi titik tolak pemberian pelayanan
dokumentasi dan informasi hukum didukung koleksi yang terdiri dari Peraturan
perundang-undangan dan produk hukum lainnya JDIH kepada Masyarakat sampai
dengan saat ini.
